Rekomendasi Kebijakan

Masukan Akademik RDPU: Revisi UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Disampaikan oleh Ketua Umum ADI, Prof. D.Sc. Ir. Mohammed Ali Berawi, M.Eng.Sc., Ph.D. · Jakarta, 15 September 2026

Dua dekade setelah UU Guru dan Dosen lahir, ADI menilai kelemahan utamanya bukan pada niat undang-undang, melainkan pada norma yang kabur, tidak terukur, dan sulit ditegakkan. Masukan akademik ini mengusulkan agar janji kesejahteraan dipindahkan ke batang tubuh undang-undang dengan tolok ukur kuantitatif dan sanksi yang jelas.

• Gaji pokok setiap dosen tidak lebih rendah dari upah minimum setempat, dan bagi dosen sekurang-kurangnya dua kali upah minimum, tanpa membedakan status kepegawaian.
• Gaji pokok dihitung tersendiri, tidak boleh ditambal tunjangan, dan disesuaikan setiap tahun mengikuti upah minimum.
• Struktur penghasilan tiga lapis: penghasilan tetap, tunjangan kondisional tetap, dan penghasilan variabel yang menambah, bukan menggantikan.
• Penanggulangan ketimpangan: larangan pengupahan di bawah standar disertai sanksi, bantuan APBN bagi PTS yang terverifikasi tidak mampu, penghapusan bertahap status honorer, dan afirmasi daerah 3T.
• Harmonisasi rezim ASN dan ketenagakerjaan, pelindungan profesi dan hukum, serta penguatan peran organisasi profesi dalam kode etik, sertifikasi, dan bantuan hukum.

Unduh dokumen lengkap (PDF)

Rekomendasi Kebijakan

Asosiasi Dosen Indonesia menyusun rekomendasi kebijakan dalam 5 bidang berdasarkan data dan kajian para dosen anggotanya. Ringkasan berikut mengutip isu strategis dan rekomendasi sebagaimana tertulis dalam dokumen resmi ADI “ADI untuk Indonesia Maju”.

1 Pendidikan Dasar dan Menengah

Isu Strategis

• Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 adalah 74,39.
• Angka Partisipasi Kasar: SD/sederajat 105,62, SMP/sederajat 92,51, SMA/sederajat 86,34.
• Menurut data Worldtop, peringkat pendidikan Indonesia berada di urutan ke-67 dari 209 negara.
• PISA: Indonesia di peringkat 68 dari 81 negara, dengan skor Matematika 379, Sains 398, dan Membaca 317.

Rekomendasi

• Peta Jalan Pendidikan Nasional 2025–2045 menuju Indonesia Emas 2045.
• Revisi UU Sisdiknas No. 20/2003 dan UU No. 14/2005, termasuk pemisahan UU Guru dan UU Dosen.
• Pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah diatur dalam satu kementerian.
• Penguatan pendidikan karakter dan pendidikan agama, terutama pada 3 tahun pertama pendidikan dasar.
• Pemerataan guru berkualitas dan peningkatan kesejahteraan guru, terutama di daerah 3T.

2 Pendidikan Tinggi

Isu Strategis

• Belum ada perguruan tinggi Indonesia di Top 100 QS WUR; UI (237), UGM (263), ITB (281), Unair (345), IPB (489).
• Tahun 2022 terdapat 316.912 dosen, namun hanya 18,44% berkualifikasi doktor (BPS).
• Pengangguran lulusan universitas naik dari 4,8% (2022) menjadi 5,18% (2023).
• Tidak ada perguruan tinggi Indonesia di Top 30 Global Employability University Ranking and Survey (GEURS).

Rekomendasi

• Pemisahan UU Guru dan UU Dosen; percepatan sertifikasi dosen dengan melibatkan ADI sebagai asosiasi profesi.
• Klasterisasi dosen (pengajaran, peneliti, praktisi) dan perguruan tinggi (teaching, research, entrepreneur university).
• Digitalisasi pendidikan tinggi dengan kecerdasan buatan, Big Data, dan IoT; transformasi kurikulum sesuai kebutuhan industri.
• Pendidikan tinggi, riset, dan teknologi dalam satu kementerian.
• Peningkatan kesejahteraan dan kapasitas dosen, penertiban prosedur guru besar, serta penguatan pendidikan vokasi.

3 Riset dan Teknologi

Isu Strategis

• Scimago 2023: 58.224 dokumen Indonesia terindeks Scopus (peringkat 19 dari 243 negara), namun hanya 24.340 yang disitasi.
• Global Innovation Index 2023: peringkat 61 dari 132 negara.
• Global Competitiveness Index 2019: peringkat 50 dari 141 negara.

Rekomendasi

• Penataan kelembagaan riset nasional dan peningkatan anggaran infrastruktur riset bersama.
• Peta Jalan Riset dan Inovasi Nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
• Peningkatan akses pendanaan riset, termasuk alokasi minimal 5% keuntungan BUMN/BUMD/swasta untuk riset bersama perguruan tinggi.
• Hilirisasi riset dan pembentukan ekosistem serta forum riset dan inovasi nasional.

4 Pangan, Energi, dan Lingkungan

Isu Strategis

• Produktivitas padi nasional sekitar 5,5 ton/ha, jauh di bawah Vietnam (7 ton/ha); food loss pascapanen bernilai sekitar 400–500 triliun per tahun.
• Cadangan energi fosil diperkirakan tersisa 3,5 miliar barel untuk 11–12 tahun, dengan defisit sekitar 750 ribu barel per hari.
• Sejak 2020 Indonesia memasuki darurat sampah; kenaikan suhu global 2 derajat dapat menaikkan permukaan laut 1–2 meter.

Rekomendasi

• Reformasi perizinan pangan dan energi berbasis digital yang transparan.
• Teknologi untuk produktivitas pangan, contract farming, pangan alternatif berbasis pangan lokal, dan basis data lahan nasional.
• Kebijakan afirmatif untuk energi terbarukan dan rendah polusi, serta audit transparan tata kelola migas.
• Penegakan hukum lingkungan, skema pendanaan hijau (DNS, CDM, TFM, Green Tax), dan pengawasan lingkungan berbasis digital.
• Pengelolaan sampah terintegrasi dengan waste to energy, serta riset terapan perguruan tinggi bersama BRIN.

5 Sertifikasi Dosen Indonesia

Isu Strategis

• Standar kualitas sertifikasi belum konsisten, serta evaluasi dan monitoring pascasertifikasi masih kurang.
• Proses administrasi rumit dan akses tidak merata antara kota besar dan daerah terpencil.
• Data dosen yang disertifikasi tahun 2019–2024, dari 1.800 menjadi 2.300 per tahun, dibandingkan total dosen 280.000–309.141.

Rekomendasi

• Standar kualitas yang lebih jelas dan konsisten, serta proses administrasi yang disederhanakan.
• Pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan bagi dosen.
• Pemerataan akses sertifikasi bagi dosen di daerah terpencil dan insentif finansial yang memadai.
• Sistem evaluasi dan monitoring yang efektif bagi dosen tersertifikasi.

ADI Serahkan Rekomendasi Program Asta Cita untuk Indonesia Maju →

Sumber: dokumen resmi ADI “ADI untuk Indonesia Maju”