Menyejahterakan Dosen Akan Meningkatkan SDM Menuju Indonesia Emas
DPP ADI menyerahkan Naskah Kesimpulan Pihak Terkait kepada Mahkamah Konstitusi dan meminta standar gaji pokok dosen sekurang-kurangnya dua kali upah minimum yang dianggarkan dari APBN.
Jakarta, 6 Agustus 2026 — Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Indonesia (DPP ADI) menyerahkan Naskah Kesimpulan Pihak Terkait kepada Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 272/PUU-XXIII/2025 mengenai pengujian materiil Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Ketua Umum ADI, Prof. DSc. (HC) Ir. Mohammed Ali Berawi, M.Eng.Sc., Ph.D., menegaskan di hadapan Majelis Hakim Konstitusi bahwa masa depan pendidikan tinggi, kualitas SDM, dan daya saing nasional sangat ditentukan oleh kemampuan negara menyejahterakan dosen sebagai aktor utama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kajian ADI menegaskan bahwa standar gaji tidak berarti menyeragamkan penghasilan dosen. Standar tersebut menjadi batas bawah perlindungan, sementara tunjangan, insentif penelitian, penghargaan publikasi, dan remunerasi berbasis kinerja tetap diberikan berdasarkan kompetensi, jabatan akademik, produktivitas, dan kontribusi.
ADI juga menawarkan pembentukan Standar Gaji Pokok Minimum Profesi Dosen yang dapat mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kualifikasi dan jabatan akademik, beban kerja tridharma, masa kerja, produktivitas riset, serta indeks kemahalan wilayah. Menurut kajian ADI, rata-rata penghasilan pokok dosen Indonesia berada di kisaran Rp3,37 juta per bulan.
Ahli Pihak Terkait ADI, Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M., menegaskan bahwa dosen bukan pekerja biasa, melainkan agen transformasi intelektual bangsa. Ia menyoroti kekaburan frasa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum, karena instrumen Kebutuhan Hidup Minimum tidak lagi digunakan dalam sistem pengupahan nasional sejak 2015.
Ahli lainnya, Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H., menempatkan perguruan tinggi sebagai centre of excellence dan menilai jaring pengaman upah minimum sebagai batas terendah gaji pokok penting untuk menjamin penghasilan dosen yang layak dan manusiawi.
Melalui kesimpulannya, ADI memohon agar gaji pokok dosen dimaknai sekurang-kurangnya dua kali upah minimum di lokasi satuan pendidikan tinggi yang dianggarkan dari APBN, dibedakan tegas dari tunjangan dan maslahat tambahan. Standar ini dimaksudkan sebagai lantai perlindungan, bukan penyeragaman.
“Kesejahteraan dosen bukan beban anggaran. Kesejahteraan dosen adalah investasi untuk mencetak manusia unggul, memperkuat inovasi, membangun kemandirian teknologi, dan menentukan masa depan Indonesia,” tegas ADI.
Hubungi sekretariat ADI: Telp/WA 0813-8525-5663 · Email info@asosiasidosenindonesia.id