ADI di Mahkamah Konstitusi: Kesejahteraan Dosen Bukan Beban Negara, Melainkan Investasi Strategis
Sebagai Pihak Terkait dalam perkara Nomor 272/PUU-XXIII/2025, ADI meminta Mahkamah Konstitusi menafsirkan gaji pokok dosen sekurang-kurangnya dua kali upah minimum di lokasi perguruan tinggi.
Jakarta, 25 Mei 2026 — Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) menegaskan bahwa kesejahteraan dosen bukan sekadar persoalan administratif atau ketenagakerjaan, melainkan isu strategis kebangsaan yang berkaitan langsung dengan mutu pendidikan tinggi, produktivitas riset, inovasi nasional, dan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pernyataan itu disampaikan ADI sebagai Pihak Terkait dalam perkara Nomor 272/PUU-XXIII/2025 mengenai pengujian Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. ADI menilai negara harus hadir memastikan sistem pengupahan dosen yang layak, manusiawi, adil, dan sesuai martabat profesi akademik.
Menurut ADI, realitas kesejahteraan dosen masih memprihatinkan. Tidak sedikit dosen harus mencari pekerjaan tambahan di luar kampus untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga fokus mengajar, meneliti, membimbing mahasiswa, dan menulis publikasi ilmiah ikut terganggu.
ADI mengutip data perbandingan Asia Tenggara: rata-rata gaji dosen di Indonesia sekitar Rp3,36 juta per bulan, jauh di bawah Singapura (Rp85,50 juta), Brunei Darussalam (Rp23,28 juta), Kamboja (Rp22,19 juta), Thailand (Rp21,9 juta), Malaysia (Rp18,29 juta), Vietnam (Rp10,56 juta), dan Filipina (Rp7,65 juta).
ADI juga memperingatkan risiko brain drain, yakni berpindahnya talenta akademik terbaik ke sektor industri, ke luar negeri, atau meninggalkan dunia akademik, serta menekankan bahwa sistem kesejahteraan yang memadai penting untuk menjaga independensi akademik dan integritas ilmiah.
Dalam petitumnya, ADI memohon agar frasa gaji pokok dalam Pasal 52 ayat (1) dimaknai sebagai gaji pokok sekurang-kurangnya dua kali upah minimum yang berlaku di lokasi satuan pendidikan tinggi, serta agar ketentuan gaji pada ayat (2) dan (3) dimaknai sebagai penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang mencakup gaji pokok, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, dan maslahat tambahan.
Ketua Umum ADI, Prof. DSc (HC) Ir. Mohammed Ali Berawi, MEngSc., PhD, bersama Sekretaris Jenderal ADI, Prof. Dr. Mohammad Nur Rianto Al Arif, M.Si, hadir mewakili kelembagaan ADI, yang tercatat memiliki lebih dari 64 ribu anggota dosen dari perguruan tinggi negeri dan swasta lintas bidang ilmu.
“Menyejahterakan dosen berarti menyejahterakan masa depan Indonesia. Karena dari ruang kuliah, laboratorium, riset, dan pengabdian para dosen, lahir generasi yang akan menentukan arah bangsa,” demikian pesan utama ADI.
Hubungi sekretariat ADI: Telp/WA 0813-8525-5663 · Email info@asosiasidosenindonesia.id